Muaro Jambi- Anggaran untuk program pengelolaan jaminan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi tercatat mengalami lonjakan tajam dalam tiga tahun terakhir. 

Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), pagu anggaran untuk sektor ini meroket hingga mencapai Rp 40,65 miliar pada tahun 2026.

Ketua Aliansi Wartawan Siber Indonesia (AWASI) Kabupaten Muaro Jambi, Feriansyah mendesak pemerintah daerah untuk lebih transparan dan akuntabel mengenai penggunaan dana jumbo tersebut.

Ia menekankan, bahwa kenaikan anggaran yang sangat signifikan ini menuntut bukti nyata di lapangan, berupa peningkatan kualitas layanan kesehatan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Kita bicara angka yang tidak sedikit. Pada 2024, pagu anggaran untuk item belanja iuran jaminan kesehatan tercatat di kisaran Rp15,35 miliar. Setahun kemudian, pada 2025, angka tersebut melonjak menjadi Rp27,93 miliar. Puncaknya di tahun 2026 ini, anggaran pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat mencapai Rp40,65 miliar," ujar Ketua AWASI Kabupaten Muaro Jambi, Feriansyah dengan nada kritis.

Menurut Feriansyah, kenaikan anggaran yang hampir tiga kali lipat dalam kurun waktu dua tahun ini seharusnya berbanding lurus dengan kemudahan akses kesehatan bagi warga Muaro Jambi. Namun, pihaknya mencium potensi ketidakefisienan dalam pengelolaan dana APBD tersebut.

"Pertanyaannya, ke mana saja aliran dana sebesar Rp40,65 miliar itu?. Apakah ini benar-benar terserap untuk pemenuhan hak kesehatan masyarakat kelas bawah, atau justru ada komponen biaya yang membengkak di sektor administrasi dan operasional?. Masyarakat berhak tahu detail peruntukan dana ini, karena ini uang rakyat," tegas Feriansyah.

Ia menambahkan, AWASI Kabupaten Muaro Jambi akan melakukan investigasi mendalam terkait realisasi proyek swakelola ini. Ia mengingatkan bahwa anggaran besar tanpa pengawasan ketat rentan terhadap kebocoran.

"Kami akan kawal ini. Jangan sampai anggaran meningkat drastis, tetapi masyarakat masih mengeluhkan sulitnya mendapat rujukan atau kurangnya fasilitas di tingkat daerah," tutupnya.(Red)