Kemacetan lalu lintas yang dipicu antrean kendaraan besar di SPBU penyalur solar bersubsidi di wilayah pinggiran Kota Jambi dinilai semakin meresahkan warga dan mengganggu aktivitas ekonomi lokal. Menanggapi kondisi tersebut, FSBJ turun ke jalan untuk mendesak pemerintah daerah mengambil langkah tegas.
Dalam aksi menduduki kantor pemerintah daerah tersebut, FSBJ menyampaikan tujuh poin tuntutan utama:
Penyertaan Izin Penyedia Internet: Pengawasan dan penindakan tegas terhadap penyedia layanan internet tanpa izin operasional resmi.
Penataan 17 SPBU Solar Subsidi: Penataan ulang serta penertiban jalur antrean pada 17 titik SPBU penyalur solar bersubsidi yang sering memicu kemacetan lalu lintas.
Pengelolaan Sampah: Penanganan sistem penumpukan dan pengelolaan sampah perkotaan yang melimpah.
Tinjauan BKBK: Transparansi serta evaluasi penyaluran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK).
Transparansi Dana Ormas Kesbangpol: Pengawasan ketat alokasi dan penggunaan dana hibah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Kesbangpol.
Fungsi Dewan Pengupahan: Penetapan serta pengawasan standar upah pekerja yang adil di wilayah Kota Jambi.
Penegakan Perda oleh Satpol PP: Penindakan tegas oleh Satpol PP terhadap berbagai pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) yang marak terjadi.
Menanggapi para pendemo, Sekda Kota Jambi A. Ridwan mengapresiasi aspirasi yang disampaikan secara terbuka oleh FSBJ Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Jambi memahami sepenuhnya berbagai permasalahan yang dialami masyarakat, khususnya terkait gangguan kemacetan antrean truk solar.
Secara konkret, A. Ridwan memberikan jawaban atas seluruh isu yang diangkat dan berkomitmen untuk menindaklanjuti poin-poin tuntutan tersebut bersama dinas teknis terkait guna mengurai kemacetan serta membenahi tata kelola kota secara menyeluruh."(Feri)
Social Header