MUARO JAMBI - Lintaajalukojambi.com - Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) Kabupaten Muaro Jambi melayangkan sorotan tajam terkait dugaan penyimpangan dan pengaturan alokasi kegiatan proyek pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Muaro Jambi.
Ketua LMPP Kabupaten Muaro Jambi, Toha, secara terbuka mempertanyakan munculnya sosok berinisial "S" yang diduga kuat memegang kendali serta memonopoli sejumlah paket proyek di lingkungan Dinas Perkim.
Toha meminta kejelasan dari Pemkab Muaro Jambi mengenai kapasitas dan legalitas oknum berinisial "S" tersebut hingga dapat mengatur dan memenangkan banyak paket kegiatan.
"Kami mempertanyakan kepada pihak terkait, khususnya Kepala Dinas Perkim dan Pemkab Muaro Jambi, siapa sebenarnya sosok berinisial 'S' ini? Apa kapasitasnya hingga diduga bisa mengatur dan mendapatkan banyak paket proyek di Dinas Perkim?" tegas Toha.
Ia menambahkan, kegelisahan ini memicu spekulasi di tengah publik mengenai adanya dugaan keberadaan instruksi tertentu di tingkat pimpinan daerah terkait penunjukan pelaksanaan proyek tersebut.
Mendesak APH, Inspektorat, dan BPK RI Turun Tangan
Guna menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), LMPP mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk segera melakukan pemeriksaan intensif.
Pemeriksaan tersebut diharapkan menyasar Dinas Perkim serta Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ/ULP) terkait paket-paket Penunjukan Langsung (PL) yang telah ditayangkan maupun direalisasikan.
"Kami berharap APH, Inspektorat, dan BPK RI tidak tinggal diam. Segera lakukan audit dan pemeriksaan komprehensif terhadap proses penayangan dan penetapan paket PL di Dinas Perkim serta ULP," lanjutnya.
Prioritaskan Kontraktor dan Tenaga Kerja Lokal
Selain menyoroti dugaan monopoli proyek, Toha juga mengimbau agar pengguna anggaran dan instansi teknis memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pelaku usaha lokal.
Ia menekankan pentingnya memberdayakan kontraktor lokal (CV lokal) dan menyerap tenaga kerja dari Kabupaten Muaro Jambi agar dampak pembangunan dapat langsung dirasakan oleh perekonomian masyarakat setempat.
"Anggaran pembangunan ini berasal dari uang rakyat. Sudah sepantasnya pengerjaan proyek mengutamakan penyedia jasa atau CV lokal serta pekerja lokal Muaro Jambi, bukan malah dikuasai oleh oknum-oknum tertentu," pungkasnya.(Red-feri).
Social Header