Lintas Jaluko Jambi - MUARO JAMBI - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIB Jambi mempertegas komitmennya dalam menciptakan lingkungan hunian yang bersih dan berintegritas. Pada Kamis (16/4/2026) siang, seluruh jajaran petugas melaksanakan upacara penyebutan dan penandatanganan ikrar Zero Halinar (Handphone, Pungutan Liar, dan Narkoba).
Kegiatan yang berlangsung khidmat di aula Lapas ini dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi, Meita, serta diikuti oleh seluruh pejabat struktural dan staf pelaksana.
Komitmen Nyata, Bukan Sekadar Seremonial
Dalam arahannya, Meita menegaskan bahwa deklarasi ini merupakan langkah konkret untuk menjaga marwah institusi. Ia mengingatkan bahwa integritas adalah harga mati dalam menjalankan fungsi pemasyarakatan.
"Komitmen ini harus kita pegang teguh bersama. Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran, khususnya yang berkaitan dengan handphone ilegal, pungutan liar, dan penyalahgunaan narkoba," tegas Meita.
Ia juga menambahkan bahwa deklarasi ini bukanlah sekadar rutinitas di atas kertas, melainkan sebuah janji yang harus diimplementasikan dalam tugas sehari-hari. Pengawasan internal akan diperketat guna memastikan tidak ada celah bagi praktik-praktik ilegal di dalam lingkungan Lapas.
Acara puncak ditandai dengan pembacaan ikrar secara serentak oleh seluruh peserta, disusul dengan penandatanganan piagam komitmen bersama. Poin-poin utama dalam ikrar tersebut meliputi:
.Pembersihan Handphone: Menjamin tidak ada alat komunikasi ilegal di dalam blok hunian.
.Pemberantasan Pungli: Memberikan pelayanan yang transparan tanpa biaya tambahan di luar ketentuan..
.Zero Narkoba: Melakukan pencegahan, peredaran, dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan kerja.
Langkah ini sejalan dengan upaya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam mendorong reformasi birokrasi.
Dengan adanya ikrar Zero Halinar, Lapas Perempuan Jambi diharapkan mampu bertransformasi menjadi satuan kerja yang profesional, akuntabel, dan bebas dari praktik melanggar hukum demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.(Red-feri).
Social Header