MUARO JAMBI - Lintasjalukojambi.com - 01 - 10 - 2026, Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, memberikan instruksi tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk senantiasa membangun sinergi yang baik dengan media massa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sinergi ini dinilai penting demi memastikan pembangunan daerah berjalan lancar dan tepat sasaran menuju visi Muaro Jambi Mantap 2025–2030.
Secara khusus, Bupati mengimbau Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Muaro Jambi untuk selalu mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Ia menegaskan agar kepala dinas proaktif dan berada di tempat saat ada pihak yang membutuhkan konfirmasi terkait program kerja, demi menjaga transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
"Keterbukaan publik justru dapat membantu meringankan beban tugas Bupati, sehingga persoalan teknis di internal dinas dapat diselesaikan langsung oleh dinas terkait," ujar Bambang.
Kerap Sulit Dihubungi, Kepala Dinas Perkim dan ULP Disorot
Imbauan tegas Bupati tersebut dipicu oleh keluhan terkait sikap Kepala Dinas Perkim Muaro Jambi, Taufik, yang dinilai sulit dikonfirmasi, baik melalui pesan WhatsApp maupun saat ditemui langsung di kantornya. Hal ini dinilai bertolak belakang dengan arahan Bupati yang menginginkan para kepala dinas aktif melayani publik sebagai pembantu kepala daerah.
Kondisi serupa juga terjadi pada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Muaro Jambi yang baru dilantik, Ade. Ia juga mendapat sorotan lantaran sulit dihubungi via telepon maupun pesan singkat untuk dikonfirmasi terkait proses pengadaan barang dan jasa.
AWASI Kawal Puluhan Paket Proyek di ULP
Sikap tertutup kedua instansi tersebut memicu perhatian serius dari Ketua Aliansi Wartawan Indonesia (AWASI) Kabupaten Muaro Jambi. AWASI mempertanyakan transparansi puluhan paket kegiatan yang saat ini ditayangkan di ULP Muaro Jambi. Pihaknya menduga adanya indikasi penunjukan atau pengaturan kegiatan oleh pihak tertentu di Dinas Perkim.
Ketua AWASI menegaskan akan mengawal ketat seluruh tahapan pengadaan, baik yang melalui mekanisme tender maupun Penunjukan Langsung (PL).
"Kami akan terus mengawal proses ini agar tidak ada praktik pengaturan kegiatan. Keterbukaan informasi publik harus ditegakkan," tegas Ketua AWASI.
Atas kondisi tersebut, pihak AWASI berharap Bupati Muaro Jambi dapat mengevaluasi dan mempertimbangkan kembali kinerja pimpinan di dua instansi tersebut agar pelayanan publik dan transparansi anggaran di Kabupaten Muaro Jambi berjalan maksimal.
Social Header